LOGO GAMBAR PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, atau biasa disebut dengan akronim PKK, adalah gerakan nasional Indonesia dalam pembangunan-masyarakat yang tumbuh dari bawah dimana pengelolaannya berdasarkan konsep “DARI, OLEH dan UNTUK” masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, ke setara an dan keadilan gender serta sadar hukum dan lingkungan.

Tujuan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  adalah:

Meningkatkan kinerja Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pembangunan.
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan lembaga PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang produktif, kreatif, dan responsif.

Memberdayakan lembaga PKK agar mampu mengembangkan berbagai inovasi untuk mendorong masyarakat binaannya secara partisipatoris dengan metode pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Prinsip Dasar Program
Landasan operasional kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Partisipatif, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan dalam setiap tahapan dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku terutama kelompok masyarakat miskin dan marginal lainnya.

Transparant dan akuntable, bahwapengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Keterpaduan, bahwa pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang tersedia serta mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi, dan pelaku pembangunan lainnya secara sinergis.

Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuam, bahwa kelompok perempuan sebagai pengelola dan penerima manfaat kegiatan serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Pembelajaran, bahwa pengelolaan kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran pola penanggulangan kemiskinan yang efektif berdasarkan praktek-praktek dilapangan melalui proses transfer pengetahuan, sumber daya, teknologi dan informasi dari Perguruan Tinggi/LSM.

Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan sesuai dengan potensi, kondisi, dan kinerja yang ada serta mampu menumbuhkan peran serta masyarakat dalam manfaat, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kegiatan  untuk berkelanjutan.