Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan yang ada ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi & pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah  Desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi di desa Limbang Mulya. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. .

Fungsi BPD :

Berikut ini fungsi BPD dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (bagian ketujuh pasal 55)
1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala-Desa
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.